DPR minta Polri peka terhadap kondisi pelayanan hukum Polda Sumut.

Saya berharap ada atensi khusus dari Kapolri tidak hanya pada kasus ini saja tetapi untuk semua masalah hukum

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit lebih peka terhadap kondisi pelayanan hukum di wilayah hukum Polda Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini menyusul beredarnya video dengan memperlihatkan seorang warga diduga korban mafia tanah yang telah meninggal dunia dikirimi surat panggilan polisi di Kota Binjai, Sumut.

"Saya berharap ada atensi khusus dari Kapolri tidak hanya pada kasus ini saja tetapi untuk semua masalah hukum, baik itu penindakan dan pelayanan masyarakat di Sumut," ujar Junimart dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Ia juga meminta Kapolri segera mengevaluasi dan mencopot seluruh Kapolres yang tidak tertib hingga Kapolda Sumut jika terbukti bermain-main dalam pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

"Segera saja dievaluasi semua Kapolres di Sumut ini, begitu juga dengan Kapoldanya, copot segera karena saya menilai sesuai fakta bahwa Kapolda Sumut ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kecuali Kapolri memang ada kedekatan pribadi ya, mungkin itu lain hal," tambahnya.

Menurut Junimart, peristiwa dibalik video yang beredar itu membuktikan bahwa kurangnya pelayanan dan hukum oleh Polri di Sumut. Adapun korban Bertah Sembiring meninggal dunia akibat serangan jantung karena menerima intimidasi dari mafia tanah yang dilaporkannya ke Polres Binjai dalam kasus penyerobotan lahan.

Baca juga: Anggota DPR minta Kapolri evaluasi kinerja Kapolda Sumut

"Polisinya tidak tertib, jadi kalau di bawah tidak tertib ya Kapoldanya juga tidak tertib. Bagaimana tidak Kapoldanya sibuk pencitraan terus," jelas dia.

Dia menilai ada pembiaran di balik peristiwa ini. Sebab, Bertah Sembiring yang menjadi korban mafia tanah telah membuat laporan sejak Januari 2023 atas penyerobotan lahan miliknya ke Polres Binjai dan tidak kunjung ditindaklanjuti.

"Setelah laporan itu dibuat tidak ada tindak lanjut dari Polisi, hingga almarhum ini nyaris menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang tidak dikenal (OTK) yang diduga tidak terima atas pelaporan itu," kata Junimart.

Tidak hanya itu, Junimart menambahkan kalau si korban ini sempat dikejar di lahan miliknya sampai sepeda motornya pun dibakar oleh OTK. Alhasil Bertah Sembiring mengalami serangan jantung dan jatuh sakit, lalu meninggal dunia pada Maret 2023.

"Panggilan untuk pemeriksaannya baru datang pada Kamis 8 Juni 2023 kemarin dari Polres" ucapnya.

Selain itu, Junimart turut menyoroti maraknya aktivitas peredaran narkoba dan perjudian di sejumlah kota di Sumut saat ini. Bahkan, menurutnya aktivitas terlarang itu sekarang sudah tampak kasat mata.

Baca juga: Anggota DPR minta Polda profesional berantas judi dan narkoba

"Sudah semakin parah kalau saya perhatikan Sumut ini sekarang, banyak tempat mulai dari bangunan permanen hingga semi permanen yang dijadikan sebagai lapak atau markas tempat berlangsungnya jual beli dan konsumsi narkoba. Ditempat itu juga mereka menyediakan layanan perjudian menggunakan mesin judi ding-dong atau slot," tutur dia.

Dirinya menduga ada campur tangan oknum-oknum Polri dibalik tumbuh suburnya peredaran narkoba dan perjudian di Sumut saat ini.

"Khusus untuk lapak atau markas narkoba dan perjudian ini, semua tampak kasat mata tetapi kenapa tidak ditindak, ada apa? Jangan-jangan ada saham atau setoran untuk oknum tertentu di balik itu semua, konsistensi presisi itu ternyata hanya slogan pemanis saja,” pungkas Junimart.

Sebelumnya, sebuah video yang menyebutkan warga yang sudah meninggal dikirimi surat panggilan polisi ramai dibicarakan di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut).

Dalam video itu tampak sejumlah orang tengah berada di dekat makam bernama 'Bertah Sembiring'. Mereka terduduk sambil menangis. Ada lebih dari dua orang yang datang ke makam tersebut.

Seorang wanita dalam video itu tampak menangis sambil meletakkan sebuah amplop berisi surat panggilan polisi di atas kuburan tersebut.

"Pak, ini surat dari Polres Binjai pak," kata wanita tersebut.

Baca juga: Komisi II DPR buka ruang pengaduan daring soal pengangkatan honorer